Profil LembagaHimasei UNHAS

"Peran Mahasiswa Untuk Perikanan Masa Mendatang"

Emylia Syair¹

Editor: Ardiansya Saputra

    Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, pe nangkap ikan di laut (W.J.S. Purwodarminto, h.674). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indo-nesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. (Retnowati.E, 2011)

    Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penangka-pan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) menda-patkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan peng-garap.  Ketimpangan dalam sistem bagi hasil seperti ini nampaknya sudah menjadi tradisi atau budaya dan nampaknya kondisi seperti ini cenderung dilestari-kan, nelayan pemilik modal atau pemilik (juragan) mendominasi para nelayan. Sementara nelayan (penggarap) tidak mempunyai pilihan. Dalam arti karena keterbatasan modal dan skill yang dimiliki oleh nelayan. Disamping itu juga karena budaya atau sikap entrepeneur yang tidak dimiliki oleh nelayan yang tidak dimiliki oleh nelayan sehingga mereka lebih suka menyediakan tenaga dan resiko nyawanya daripada kehilangan modal. Sedang bagi pemilik (juragan) karena mereka sebagai pemilik modal dengan resiko kehilangan modal maka untuk menghindari atau meminimalkan resiko ini mereka menerapkan sistem bagi hasil sebagaimana dijelaskan di atas, yang kecenderungan dengan segala upaya atau bentuk sistem bagi hasil untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita kadang dirasa kurang adil bagi nelayan.

    Rantai pemasaran yag panjang akan menyebabkan pendapatan nelayan menjadi rendah. Disitulah peran kita sbagai mahasiswa untuk menganalisis megenai solusi terbaik apa yang perlu diberikan dari masalah tersebut. Dari sekian banyak permasalahan kompleks yang ada di nelayan kecil, kita perlu mengeluarkan inovasi agar mereka dapat keluar dari jeratan masalah tersebut. Mungkin untuk merubahnya secara skala besar, kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Namun setidaknya, kita perlu mengubah ataupun memodifikasi sedikit sistem ataupun kultur yang ada dalam masyarakat pesisir tersebut untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

    Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar , apalagi saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 4 komponen penting tujuan pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi (pro growth)2, perluasan lapangan kerja (pro job), penurunan tingkat kemiskinan (pro poor), dan perlindungan lingkungan (pro environment). Namun sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik berskala nasional maupun internasional, pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum secara signifikan memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat , terutama bagi nelayan kecil-kecil termasuk di dalamnya adalah nelayan buruh. (Setiawan. 2020). 

    Kapitalisme dalam perkembangan dari Indonesia merdeka hingga ke zaman reformasi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di masa sebelum meredeka kapitalis dipegang oleh pihak penjajah namun sekarang ini kelompok kapitalis tidak hanya oleh kalangan pengusaha yang memiliki modal besar namun juga sudah masuk ke kelompok penguasa.

    Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan kecil yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Secara teknis, pendapatan nelayan kecil bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi teknologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan. Sedangkan, biaya melaut bergantung pada kuantitas dan harga dari BBM, perbekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan. Selain itu, nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan, dan peralatan pendukungnya sudah tentu harus dimasukkan ke dalam perhitungan biaya melaut. Secara kultural, etos kerja nelayan pada umumnya belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan. Secara struktural, kebijakan dan program pemerintah yang kurang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan dalam pemberdayaan nelayan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia terkait pada faktor-faktor sebagai berikut:

1.     Masalah dan penyebab keterbatasan stok SDI (sumber daya ikan) di wilayah wilayah perairan laut : Permasalahan tersebut disebabkan banyak nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah-wilayah perairan laut yang stok SDI (sumber daya ikannya) mengalami overfishing (tangkap lebih). Padahal sebagian ikan yang mengalami kerusakan/busuk dibuang ke laut. 

2.     Masalah dan penyebab pencemaran laut, perusakan ekosistem pesisir, dan perubahan iklim global. 

3.     Masalah dan penyebab keterbatasan modal 

Sebenarnya telah banyak program pemerintah yang diluncurkan untuk membantu permodalan untuk menanggulangi kemiskinan nelayan, antara lain: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) (Setiawan. 2020). 

Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Pemberdayaan nelayan kecil di Indonesia belum dilakukan secara strategi baik dari faktor teknis, kultural dan struktural. Oleh karena itu, agar tercapai peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan kecil pada khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya diperlukan pengoptimalan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan kepada para nelayan dalam rangka peningkatan kapasitas dan budaya nelayan agar lebih kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraannya, baik kuantitas maupun kualitasnya,secara sistematis dan berkesinambungan.