UU CIPTA KERJA UNTUK SIAPA?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). DPR menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang. (Sumber: Kompas/HENDRA A SETYAWAN)

UU CIPTA KERJA yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di setiap kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyaknya kontroversi dan ke tidak jelasan di dalam penetapannya. UU CIPTA KERJA yang terkesan disahkan dengan terburu-buru menimbulkan pertanyaan mengenai muatan-muatan serta pasal-pasal yang terdapat didalamnya .Nasib masyarakat menengah ke bawah di Indonesia sedang dipertaruhkan apabila UU CIPTA KERJA tidak segera di amandemen. Oleh sebab itu pengkajian pasal-pasal di dalam UU CIPTA KERJA sangat penting sebagai acuan bertindak dari setiap kalangan masyarakat. 

 “Resesi dan Adaptasi Perikanan”

Penulis : Muh Ardiansyah

Editor : Muh. Azward Lukman

 Kesetaraan Gender dalam kerja sosial : Rekonstruksi wacana Keperempuanan untuk membaca realitas!

A. Lata belakang

Diskriminasi berdasarkan gender sampai saat ini masih terjadi pada seluruh aspek  kehidupan di seluruh dunia. Bentuk dan tingkat  diskriminasi juga sangat bervariasi, tak jarang di suatu wilayah atau negara dimana perempuan belum menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Pihak perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat  ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan dalam lingkunagan masyarakat. Menurut data dari catatan Komnas Perempuan pada tahun 2020 menyatakan bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah diranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua, posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. (KOMNAS Perempuan, 2021)

Kendati kesejangan gender yang kian meningkat tersebut memunculkan paradigma hukum berbasis keadilan gender sebagai solusi perlidungan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Negara yang mempunyai kewenangan dipandang perlu menciptakan hukum yang bersifat represif untuk memaksakan kepatuhan. Perlindungan hukum berbasis gender di pandang sebagai solusi untuk memberikan perlindungan penindasan yang terjadi. Sama halnya  dengan UU TPKS yang baru saja disahkan pada 12 april 2022. Namun legitimasi berupa perlindungan hukum dari suatu negara hanyalah sebuah langkah awal. (Nurhadi, 2022)

Sebagai bagian integral berdasarkan fungsi keseharian masyarakat kapitalis, persoalan kekerasan berbasis gender merupakan dilema struktural yang mengakar kuat. Sistem kapitalisme membangun pemisahan antara aspek regenerasi tenaga kerja dan akumulasi kapital. Hal ini mengakibatkan perempuan ditempatkan menjadi penanggungjawab utama proses reproduksi sosial, sambil mensubordinasi perannya dalam lapangan produksi. Dalam proses ini, gambaran-gambaran negatif pada wanita dikonstruksi, salah satunya melalui pembentukan kebiasaan seksualitas yg menguntungkan struktur masyarakyat. Oleh karena itu, menempatkannya pada konteks hubungan sosial terhadap corak produksi yang ada melalui investigasi proses sejarah yang melahirkan corak produksi tersebut adalah cara yang tepat untuk menganalisis akar permasalahan. ini menyebabkan tuntutan yang menitikberatkan semata-mata dalam pengaturan hukum dan capaian hak sah tidak akan bisa menaruh keadilan yg sesungguhnya karena bahkan kesempatan untuk mengakses keadilan melalui hukum pun tersedia secara tidak proporsional bagi setiap perempuan berdasarkan basis ras, gender, kelas, dan lain-lain. Oleh karena itu, menjadikan hukum sebagai solusi utama dan final adalah keliru.

B. Pembahasan

Kategori kekerasan seksual telah mengalami banyak perubahan. Definisi kekerasan seksual terus berkembang sepanjang sejarah. Perkembangan definisi kekerasan seksual dalam hukum memberi banyak peluang korban untuk menikmati hak-haknya. Dan perlu diingat bahawa perlindungan hukum juga merupakan salah satu capaian dari pergerakan perempuan. Berbagai gerakan Feminisme lahir yang dimulai pada abad 16 M untuk mendapatkan kesetaraan dan persaamaan derajat dan bahwa terjadi penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi dan eksploitasi yang tidak adil dari sistem termasuk yang dialami laki-laki (Kaum Proletar). Banyak wilayah yang mampu mencapai reformasi hukum, namun kasus kekerasan seksual masih mengkhawatirkan (Wahid, 2013)

Kenyataannya bukan pada lemah atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur tentang kesetaraan gender. Kekerasan seksual hanyalah sebagian kecil isu dari sistem yang lebih kompleks. Ada tiga landasan utama yang membuatnya tetap eksis sampai sekarang. Pertama, pembagian kerja produktif dan kerja reproduktif  berbasis gender melanggengkan ketimpangan. Kerja reproduktif mendukung dan memberikan layanan kepada pekerja untuk tetep melakukan kerja produktif saat ini maupun masa depan seperti merawat anak, menyiapkan makanan, merawat orang sakit, membersihkan, mencuci, mengatur keuangan keluarga. Faktanya kerja reproduktif merupakan basis dari kerja produktif yang walaupu tidak dibayar. Perempuan dewasa, ibu dan anak bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Gagasan bahwa perempuan memiliki kapasitas atau kecenderungan alami untuk melakukan pekerjaan merawat, sementara laki-laki dengan gagah berani memenuhi tanggungan mereka yang rentan. Ini, bersama dengan banyak cara lain di mana persfektif gender dipaksakan dan diperkuat, secara kuat membentuk sikap, aspirasi, citra diri dan perilaku orang yang hidup dalam masyarakat kapitalis. Kombinasi dari pengalaman hidup dan beberapa bentuk pengaturan keluarga, dan penguatan yang konsisten secara material dan ideologis disetiap bidang kehidupan, membentuk latar belakang dimana setiap orang  membetuk sikap tantang perang, karakteristik dan kemampuan pria dan wanita. Akibatnya, hampir tidak mengherankan sikap yang berlaku cenderung mencerminkan kenyataan ini dan dengan demikian umumnya eksis (O'Shea, 2015)

Kedua, sistem kapitalis menciptakan alienasi dan menormalkan dominasi dan hierarki. Dalam sistem yang didominasi oleh pasar dan keuntungan, keterasingan menimbulkan teka-teki ketidakmampuan dan kepasrahan terhadap fragmentasi diri dari produksi, serta  hierarki yang diterima sebagai bawaannya. Ini membangun persepsi publik untuk membenarkan sistem yang memungkinkan seseorang dengan "hak" untuk memperlakukan orang dari peringkat yang lebih rendah sebagai objek. Dengan demikian, hierarki dan dominasi dipandang sebagai  interaksi alami manusia dalam hubungan kekuasaan yang dibentuk oleh sistem. Orang-orang yang rentan (termasuk perempuan) telah mengurangi hak dan pilihan yang digunakan sebagai target dominasi dan sebagai tempat berkembangnya keterasingan. Upaya menguasai orang-orang yang berada di bawah kendalinya dipandang sebagai bentuk pemeliharaan norma dan ketertiban guna menciptakan keteraturan.

Ketiga, dalam sistem produksi berbasis profit, wacana perempuan,  citra diri, seksualitas dan pornografi tidak lagi dapat dipisahkan dari sistem. Menjadikannya sebagai sebuah komoditi yang dapat dijual. Tubuh sendiri telah menjadi komoditi dan metakomoditi yang digunakan kapitalisme untuk menjual komoditi lainya dengan potensi tubuh perempuan secara fisik. Lebih jauh lagi, harus daikui bahwa orientasi ekonomi kini kian bergeser atau bahkan telah berada ditengah pusaran libido. Hal ini merupakan konstruksi dimensi ekonomi, politik, hasrat dimana potensi libido menjadi ajang eksploitasi ekonomi melalui serangkian proses, bagaimana libido itu disalurkan, dibuat bergairah, atau dijinakkan dan dikendalikan berbagai bentuk hubungan sosial yang menyertai produksi komoditi. Ekonomi politik menjelaskan dimana tubuh dan  citra tubuh perempuan menjadi sasaran strategi politik eksplorasi hasrat perempuan , didalam relasi psikis yang dibentuk kapitalisme (Mohammad, 2015).

C. Kesimpulan

Hal yang perlu dipahami dari maraknya kasus kekerasan seksual adalah bahwa kejahatan ini bukan merupakan persoalan yang diakibatkan oleh gangguan atas ketertiban pada umumnya atau ketiadaan hukum yang memadai untuk memberikan efek jera kepada tersangka atau untuk melindungi korban. Kekerasan seksual adalah persoalan sistematik yang tertancap kuat di dalam tatanan sosial yang dikondisikan oleh bagaimana sistem bekerja, sistem yang selalu menempatkan kita kedalam kelas-kelas sosial tertentu, dengan demikian perlu dipahami sebagai bagian dari keseluruhan totalitas organik secara lebih kompleks.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual perlu ada wacana dan gerakan massa yang progresif untuk menuntut perubahan sistem masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut hanya dapat direalisasikan dengan melakukan analisis struktural yang konkrit terhadap setiap permasalahan pada realitas. Karena mustahil melakukan langkah yang solutif ketika kita tidak selesai pembacaan realitas secara komprehensif. Pada prinsipnya penting untuk memutus diri dari sistem yang didasari oleh motif akumulasi kapital lalu kemudian disirkulasi terus-menerus (dalam wujud pertumbuhan ekonomi tanpa akhir). Pemutusan ini merupakan langkah yang perlu guna terciptanya tatanan sosial baru. Di titik inilah, cita-cita kesetaraan gender harus berpaut dengan cita-cita sosialisme dalam menentang kapitalisme! Hal ini bukan lagi utopis. Sebab, setiap makhluk hidup pada hakikatnya ingin setara dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dan, saat ini, dunia bergantung pada kelas pekerja yang secara material bekerja menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

KOMNAS Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual,Kekerasan Siber, Perkawinan Anak,Dan Keterbatasan Penanganandi Tengah Covid-19. Jakarta pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dipetik mei 11, 2022, dari https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

Mohammad, N. (2015). Perempuan : Tubuh,citr diri, seksualitasdan pornografi dalam genggaman ekonomi politik kapitalisme.

Nurhadi (2022). Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS.

O'Shea, L. (2015). Marxisme dan pembebasan perempuan.

Wahid, A. (2013). Gerakan Feminisme; Sejarah, Perkembangan serta Corak Pemikirannya.

Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas usaha, mereka pandai mengenali produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi (tindakan) untuk pengadaan produk baru, memasarkan, dan mengatur permodalan operasinya. Menjadi wirausaha bukan hal yang mudah, diperlukan komitmen untuk menjalankannya. Berikut adalah tips yang bisa membantu menjadi wirausahas sukses.

1.      Tekun dan Berkomitmen

Tekun dan konsisten terdengar simple tapi sulit untuk dilakukan. Kerja keras dan berkomitmen
terhadap apa yang telah dimulai sangat diperlukan sehingga tantangan bukan lagi menjadi alas an untuk menyerah dalam menjalankan usaha.

2.      Berani Mengambil Resiko dan Menantang Diri Sendiri

Seorang pengusaha harus siap menghadapi tantangan dan harus berani dalam mengambil resiko serta siap menanggung kegagalan. Kegagalan adalah suatu hal yang biasa, tapi bukan berarti segala sesuatu tidak direncanakan dengan matang. Apa yang ingin dilakukan tetap harus dengan perencanaan dengan segala pertimbangan kerugian maupun keuntungan yang kemungkinan dihadapi.

3.      Percaya Diri

Rasa percaya diri yang tinggi penting untuk dimiliki seorang wirausaha. Sehingga usaha apapun yang direncanakan dan akan dijalankan tidak setengah-setengah, tetapi yakin bahwa usaha tersebut akan berhasil. Percaya akan kemampuan diri Anda akan menghilangkan rasa ketidakpastiaan yang seringkali menjadi ketakutan penguasaha diawal memulai berwirausaha.

4.      Kurangi Rasa Takut

Seorang wirausaha harus bisa berpikir cepat dan tepat terlebih ketika mengambil suatu keputusan. Rasa takut harus dihindari karena ketakutan hanya akan membuat seorang wirausaha sulit dalam mengambil keputusan.

5.      Kreatif

Kreatifitas sangat diperlukan dalam mengembangkan ataupun menciptkan suatu produk yang sesuai dengan kemauan pasar.

6.      PandaiMelihat Peluang

Seorang wirausaha harus pandai melihat peluang maupun meciptakan peluang pasar dikarenakan keberhasilan pengusaha ditentukan juga dengan kemampuannya tersebut.

7.      Pengusaha Memerlukan Rekan

Bisnis tidak dapat berjalan sendiri, dibutuhkan rekan agtau teman dalam menjalankan bisnis,

8.      Jujur

Jujur adalah modal penting karena wirausaha berhubungan dengan orang banyak. Kejujuran akan membawa pada kepercayaan konsumen kepada kita.

    EKONOMI DAN LINGKUNGAN BERJALAN BERIRINGAN?

Bakan, Joel, The Coorporation, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004. Gorz, Andre, Ekologi dan Krisis Kapitalisme, Yogyakarta: Insist Press, 2003. 

Harefa, Octhavianus dan Tobing, Tumpal., L, (ed) Krisis Ekologi: Tantangan Keprihatinan dan Harapan, Yogyakarta: BKS-GMKI Yogyakarta, 1994.

Keraf, Sony., A, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, Yogyakarta: Kanisius, 2010. Magdoff, Fred dan Foster, Jhon B. Lingkungan Hidup dan kapitalisme. Terjemaahan oleh Pius Ginting. Tangerang Selatan: CV.Marjin Kiri, 2018. 

Michelli, Joseph., A, Starbucks Experience, Jakarta: Esensi, 2007. Rahadjo, Dawam., M, (ed) Kapitalisme Dulu dan Sekarang, Jakarta: LP3ES, 1987. Samekto, Adji., FX, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Arif, di kompasiana.https://www.kompasiana.com/arifuop/5eda6cd9097f367b570f 0092/kapitalisme-dan-lingkungan-boven-digoel?page=4

Kebijakan penangkapan ikan terukur: Deminelayan tradisional atau pendapatan negara?

Sitti Aisyah¹

Editor: Ikhramul Akram

Sejak pertengahan tahun lalu, pemerintah gencar menggalakkan kebijakan penangkapan ikan terukur guna mewujudkan ekonomi biru Indonesia. Dilansir dari kkp.go.id, Penangkapan ikan terukur sendiri merupakan kebijakan pemerintah untuk menangkap ikan berdasarkan kuota dan zonasi, dimana dilakukan pada 6 zona di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dimana pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) di zona tersebut juga memperhatikan keberadaan kawasan konservasi, daerah pemijahan ikan, dan pembesaran ikan. Misalnya, penangkapan ikan terukur di WPPNRI 714 di zona 3 akan terbatas pada nelayan lokal, karena daerah ini merupakan daerah pemijahan dan pemeliharaan ikan.

Kuota penangkapan ikan didistribusikan kepada penerima kouta, yaitu: nelayan lokal, investor (industri) dan penghobi. Kebijakan ini juga merupakan salah satu percepatan tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologis, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, dan pengembangan desa budidaya berbasis kearifan lokal.

Potret kehidupan nelayan di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Foto Kompas.com.

Dengan jumlah nelayan kecil yang tercatat kurang lebih 2,22 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia, Ditjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menegaskan bahwa nelayan lokal adalah nelayan kecil yang tinggal di wilayah penangkapan yang diukur sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan zonasi dalam kebijakan penangkapan ikan terukur, keadilan bagi nelayan lokal bisa lebih terjamin dengan pendaratan ikan tradisional juga dapat lebih merata. Dilansir dari alinea.id, Kepala Pelaksana Satuan Kerja KKP Anastasia Rita Tisiana “Selama ini distribusi perikanan tangkap masih bersifat Jawa sentris. Banyak dari nelayan Jawa yang melaut di Perairan Maluku kemudian didaratkan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, ketika pemerintah membuka zonasi untuk nelayan lokal dengan kapal dengan tonase kurang dari 30 GT, mereka hanya diperbolehkan menangkap hingga 12 mil dan lebih dari itu untuk zona penangkapan ikan untuk penangkapan ikan industri. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa nelayan yang selalu melaut di luar jarak tersebut. Bagi nelayan, kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat mereka semakin terpinggirkan.

Foto Pixabay.com.

Kebijakan penangkapan ikan terukur ini diperkirakan mampu mendongkrak PNBP sektor kelautan dengan target tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun. Dimana berdasarkan data KKP pada 21 Desember 2021, total PNBP yang diterima KKP mencapai Rp920 miliar. Dengan pencapaian PNBP perikanan tangkap yang telah mencapai Rp. 694,53 miliar atau mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah KKP.

Ditjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menegaskan kebijakan ini bukan untuk tujuan komersial. Kuota penangkapan untuk nelayan kecil akan diprioritaskan dengan mengalokasikan kuota untuk nelayan kecil terlebih dahulu, kemudian untuk tujuan non komersial, dan sisanya ditawarkan kepada badan usaha dan koperasi.

Harapannya juga para nelayan kecil dapat didorong untuk bergabung dalam koperasi sehingga kelembagaan usaha penangkapan ikan lebih kuat dan berdaya saing. Dengan penangkapan ikan terukur, kualitas data ikan yang didaratkan akan lebih baik karena langsung ditimbang dan dicatat di pelabuhan perikanan secara real time. Nelayan kecil juga berpeluang menjadi awak kapal penangkap ikan skala industri,sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Dilansir dari alinea.id, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini juga dinilai dapat membuka jalan bagi kapal asing untuk menguasai perairan Indonesia. Pasalnya, untuk mencapai target PNBP sebesar Rp12 triliun pada 2024. Belum lagi jika lolos lelang, kapal penangkap ikan asing akan diberikan kontrak penangkapan ikan hingga 15 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali. Namun, nantinya kuota tangkapan ikan akan ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan mewajibkan kapal asing untuk merekrut nelayan lokal sebagai awaknya. Namun hal itu sama saja dengan menjadikan nelayan lokal sebagai buruh bagi orang asing di lautnya sendiri.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membuka peluang bagi swasta untuk mengelola pelabuhan. Dikhawatirkan ke depannya para nelayan lokal akan semakin kesulitan untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Seperti diketahui, pada pertengahan Februari lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengundang investor untuk bekerja sama di sektor pelabuhan. Dengan pengelolaan pelabuhan oleh pihak swasta, seluruh kawasan pelabuhan akan berada di bawah aturan perusahaan tertentu. Artinya, baik dari segi pengelolaan, hingga pendaratan hasil perikanan akan diatur sepenuhnya oleh swasta. “Dan ini kejadian di Pelabuhan Bitung. Itu nelayan mencoba mendaratkan tuna di sana tapi tidak boleh oleh perusahaan yang mengelola. Padahal itu perusahaan besar. Terus juga nelayan yang mau masuk juga dikenai retribusi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati.

Belum lagi munculnya konflik sosial antara nelayan kecil dengan korporasi yang mendapatkan kuota penangkapan ikan. Dengan sistem kuota kontrak, perusahaan perikanan akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa karena 66,6% kuota sudah dikuasai perusahaan dan bisa bertambah hingga 95% dari 5,9 juta ton. Dimana kita tidak mengetahui kondisi persaingan antara koperasi perikanan dengan syarat kontrak yang ditetapkan oleh KKP dengan korporasi.

Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menegaskan kembali kepada Pemerintah untuk tidak terburu-buru menerbitkan sebuah aturan yang sebenarnya masih membutuhkan berbagai kajian, persiapan dan kesiapan tersebut, karena sarat masalah dan rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi serta memicu penjarahan sumber daya ikan karena integritas dan kapasitas pengawasan yang lemah. Perlu prakondisi yang mendalam dan penyiapan infrastruktur, dan ujicoba sistematis untuk belajar sebelum suatu kebijakan ditetapkan secara permanen. Prinsip kehatian-hatian perlu diprioritaskan. Dikutip dari walhi.or.id dari Siaran Pers KORAL (15 Maret 2022).

Kebijakan penangkapan terukur belum dilakukan secara menyeluruh. Beberapa suara kritis yang terkait kebijakan tersebut menginginkan pengelolaan sumber daya perikanan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem dan perlindungan nelayan lokal. Sementara pemerintah berkomitmen dengan hal itu pula. Biarkan waktu yang menjawab, untuk siapa kebijakan penangkapan terukur dibuat.

Perempuan selalu terpandang rendah dikalangan masyarakat, selalu banyak tuntutan – tuntutan yang diberikan perempuan. Perempuan harus selalu patuh, perempuan harus feminim, perempuan tidak boleh ini perempuan tidak boleh itu. Bahkan ketika ada bentuk pelecehan seksual, banyak masyarakat yang menyalahkan pihak perempuannya, karena bajunya kurang tertutup, sering keluar malam, sering bergaul dengan laki – laki dan masih banyak alasan yang tidak masuk akal lainnya. Bahkan tidak sedikit yang sesama wanita berpikiran seperti itu, bukannya Women Support Women, malah menjatuhkan mental sesama perempuan.

Ketidakadilan gender itu sering terjadi, bukan pada zaman penjajahan saja bahkan zaman sekarang juga masih banyak, perempuan-perempuan yang terus terpasung dalam aturan, hak kebebasannya direnggutpaksa. Dan perempuan selalu hidup dalam ketakutan, sulit untuk melawan karena takut serangan omong kosong    publik,  hanya sedikit yang membela, melawanpun terasa percuma, tidak ada yang percaya karena kurangnya bukti, tidak ada saksi, bahkan mirisnya ada yang sampai terpenjara karena perlawanannya.

Penulisan yang bersifat deskriptif umumnya tidak membedakan antara “perempuan” dan “gender.” Kedua kata ini sering karena sejarawan pemakainya tidak mengikuti perdebatan teoretis yang mendahuluinya digunakan secara bersama-sama dan dipertukarkan satu dengan yang lain. Akibatnya, “perempuan” sebagai kategori dan sebagai kata sifat (seperti “pekerjaan perempuan,” “sifat perempuan,” “organisasi perempuan”) dilihat sebagai suatu hal yang statis dan ahistoris. Dan karenanya meski kajian ini sudah memberikan kontribusi yang berharga dengan memberikan gambaran rinci dari obyek yang dikajinya, namun tidak dipahami bagaimana kategori-kategori ini (misal dalam relasinya dengan “pekerjaan laki-laki,” “sifat laki-laki,” atau “organisasi laki-laki”) digunakan, dikonstruksikan, dan berubah-ubah. “Sejarah Perempuan” dalam kajian semacam ini hanyalah menjadi satu sub-bidang kajian baru tanpa memiliki kekuatan analitis yang dapat membongkar paradigma-paradigma dalam penulisan sejarah. Dan dalam kerangka semacam ini, terbuka kemungkinan kategori-kategori yang dibangun akan terus direproduksi tanpa sikap kritis.

Sesama perempuan haruslah saling mendukung, saling membela, saling merangkul melawan setiap penindasan, berpegangan tangan menghadapi ketidakadilan, menguatkan satu sama lain. Perempuan itu istimewa, kita bisa, kita mampu, kita sanggup melawan yang salah dan membela pembenaran.

Referensi : Pradadimara, Dias (2019). “Perempuan Dan Perspektif Gender Dalam Penulisan Sejarah Indonesia”.: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, Vol. 14, No. 1, (6).

"Peran Mahasiswa Untuk Perikanan Masa Mendatang"

Emylia Syair¹

Editor: Ardiansya Saputra

    Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, pe nangkap ikan di laut (W.J.S. Purwodarminto, h.674). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indo-nesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. (Retnowati.E, 2011)

    Sistem Bagi Hasil dalam penangkapan ikan sangat berperan pula dalam menentukan tingkat pendapatan nelayan. Dalam sistem pembagian hasil penangka-pan ikan pada umumnya diterapkan dengan sistem bagi hasil ini, nelayan pemilik (juragan) menda-patkan bagian hasil lebih banyak dari nelayan peng-garap.  Ketimpangan dalam sistem bagi hasil seperti ini nampaknya sudah menjadi tradisi atau budaya dan nampaknya kondisi seperti ini cenderung dilestari-kan, nelayan pemilik modal atau pemilik (juragan) mendominasi para nelayan. Sementara nelayan (penggarap) tidak mempunyai pilihan. Dalam arti karena keterbatasan modal dan skill yang dimiliki oleh nelayan. Disamping itu juga karena budaya atau sikap entrepeneur yang tidak dimiliki oleh nelayan yang tidak dimiliki oleh nelayan sehingga mereka lebih suka menyediakan tenaga dan resiko nyawanya daripada kehilangan modal. Sedang bagi pemilik (juragan) karena mereka sebagai pemilik modal dengan resiko kehilangan modal maka untuk menghindari atau meminimalkan resiko ini mereka menerapkan sistem bagi hasil sebagaimana dijelaskan di atas, yang kecenderungan dengan segala upaya atau bentuk sistem bagi hasil untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan diderita kadang dirasa kurang adil bagi nelayan.

    Rantai pemasaran yag panjang akan menyebabkan pendapatan nelayan menjadi rendah. Disitulah peran kita sbagai mahasiswa untuk menganalisis megenai solusi terbaik apa yang perlu diberikan dari masalah tersebut. Dari sekian banyak permasalahan kompleks yang ada di nelayan kecil, kita perlu mengeluarkan inovasi agar mereka dapat keluar dari jeratan masalah tersebut. Mungkin untuk merubahnya secara skala besar, kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Namun setidaknya, kita perlu mengubah ataupun memodifikasi sedikit sistem ataupun kultur yang ada dalam masyarakat pesisir tersebut untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

    Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar , apalagi saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 4 komponen penting tujuan pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi (pro growth)2, perluasan lapangan kerja (pro job), penurunan tingkat kemiskinan (pro poor), dan perlindungan lingkungan (pro environment). Namun sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik berskala nasional maupun internasional, pembangunan sektor kelautan dan perikanan belum secara signifikan memberikan kontribusi ekonomi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat , terutama bagi nelayan kecil-kecil termasuk di dalamnya adalah nelayan buruh. (Setiawan. 2020). 

    Kapitalisme dalam perkembangan dari Indonesia merdeka hingga ke zaman reformasi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di masa sebelum meredeka kapitalis dipegang oleh pihak penjajah namun sekarang ini kelompok kapitalis tidak hanya oleh kalangan pengusaha yang memiliki modal besar namun juga sudah masuk ke kelompok penguasa.

    Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan kecil yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Secara teknis, pendapatan nelayan kecil bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan ongkos (biaya) melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi teknologi penangkapan ikan, dan harga jual ikan. Sedangkan, biaya melaut bergantung pada kuantitas dan harga dari BBM, perbekalan serta logistik yang dibutuhkan untuk melaut yang bergantung pula pada ukuran (berat) kapal dan jumlah awak kapal ikan. Selain itu, nilai investasi kapal ikan, alat penangkapan, dan peralatan pendukungnya sudah tentu harus dimasukkan ke dalam perhitungan biaya melaut. Secara kultural, etos kerja nelayan pada umumnya belum sejalan dengan etos kemajuan dan kesejahteraan. Secara struktural, kebijakan dan program pemerintah yang kurang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan dalam pemberdayaan nelayan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia terkait pada faktor-faktor sebagai berikut:

1.     Masalah dan penyebab keterbatasan stok SDI (sumber daya ikan) di wilayah wilayah perairan laut : Permasalahan tersebut disebabkan banyak nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah-wilayah perairan laut yang stok SDI (sumber daya ikannya) mengalami overfishing (tangkap lebih). Padahal sebagian ikan yang mengalami kerusakan/busuk dibuang ke laut. 

2.     Masalah dan penyebab pencemaran laut, perusakan ekosistem pesisir, dan perubahan iklim global. 

3.     Masalah dan penyebab keterbatasan modal 

Sebenarnya telah banyak program pemerintah yang diluncurkan untuk membantu permodalan untuk menanggulangi kemiskinan nelayan, antara lain: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) (Setiawan. 2020). 

Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Pemberdayaan nelayan kecil di Indonesia belum dilakukan secara strategi baik dari faktor teknis, kultural dan struktural. Oleh karena itu, agar tercapai peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan kecil pada khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya diperlukan pengoptimalan program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan kepada para nelayan dalam rangka peningkatan kapasitas dan budaya nelayan agar lebih kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraannya, baik kuantitas maupun kualitasnya,secara sistematis dan berkesinambungan.

“ Coastal Environmental Movement "

    Kegiatan Coastal Environmental Movement atau biasa disingkat (CEM) atau Gerakan lingkungan pesisir ini adalah salah satu proker dari HIMASEI UNHAS yang dimana kegiatan ini merupakan Pengabdian atau Bina desa yang didalamnya itu terdapat beberapa rundown kegiatan seperti Sosialisasi pengolahan sampah, Sosialisasi inovasi olahan produk rumput laut, Edukasi dan games untuk anak-anak,  Bina akrab dan terakhir Aksi bersih pantai. Kegiatan ini mengusung tema "Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Menjaga Lingkungan Pesisir dan Meningkatkan Keakraban dalam Ikatan Tali Kekeluargaan ", kegiatan ini juga dilaksanakan pada tangga 23-24 Oktober 2021, Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mempererat tali kekeluargaan dalam HIMASEI UNHAS.

Sosialisasi Pengolahan Sampah

    Sosialisasi pengolahan sampah dilaksanakan di Desa Punaga, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021. Sosialisasi ini dilaksanakan guna: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik bagi laut. 2. Meningkatkan peran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. 3. Masyarakat dapat mengetahui dampak berkelanjutan yang disebabkan oleh penggunaan sampah plastik.

Pelatihan Pembuatan Produk

    Pelatihan pembuatan produk dilaksanakan dilaksanakan di Desa Punaga, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021. Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan minat warga di Desa Punaga dalam memanfaatkan hasil perikanan terutama rumput laut menjadi sesuatu yang memiliki harga jual.

Edukasi Anak dan Games

    Edukasi anak dan games dilaksanakan di Desa Punaga, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021. Edukasi dan games ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan anak-anak Desa Punaga akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta memberikan pemahaman bagaimana menciptkan lingkungan yang bersih.

Bina Akrab dan Tudang Sipulung

      Bina akrab dilaksanakan dilaksanakan di Desa Punaga, Kabupaten Takalar pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021. Bina akrab dilaksanakan guna menjalin silaturahmi dan meningkatkan rasa kekeluargaan sesama warga Himasei.

Bersih Pantai

    Bersih pantai dilaksanakan di Desa Punaga, Kabupaten Takalar pada hari Minggu, 24 Oktober 2021. Bersih pantai dilaksanakan guna memberikan kesadaran akan pentingnya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari.