“Kkp Yang Dulu, Kini, Dan Nanti” 

Muh. Rida Mubarah¹

Editor: Ardiansya Saputra 

    Sektor kelautan perikanan merupakan sektor yang terluas dan terbilang memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia pada khususnya namun ketika kita memandang dari segi pemanfaatan sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia terbilang tidak dimanfaatkan dengan baik dan optimal sehingga sektor ini menjadi sektor yang jika kita membahas tentang penyebab kemiskinan dan kesenjangan sosial sektor ini pasti menjadi salah satu penyumbang dari masalah-masalah sosial tersebut (Djunaidah,2017).

    Masalah kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun adalah sama, tetapi kenapa kompleksitas permasalahan tersebut tidak kunjung terselesaikan? Lebih dari itu, permasalahan yang terjadi di dunia kelautan-perikanan berhadapan dengan egosentris antar Mentri yang telah Menahkodai. Selama ini peran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lokomotif pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia belum optimal. Hal ini dicerminkan oleh lemahnya data perikanan Indonesia, kemiskinan masyarakat nelayan, lemahnya armada tangkap nasional, maraknya aksi illegal fishing (pencurian ikan) serta lemahnya penegakkan hukum, birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan perizinan usaha perikanan, dan masih banyak lagi permasalahan kelautan dan perikanan lainnya yang belum terselesaikan

    Penulis menganggap Kementerian Kelautan dan Perikanan ibarat kapal tua,berlayar tak tahu arah, Arahnya ada namun nahkodanya belum bisa membimbing ke arah yang lebih baik menurut penulis. Dibuktikan dengan sampai saat ini Ketika kita melihat potensi yang dimiliki oleh sektor kelautan perikanan namun tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan sekarang. hal tersebut dipengaruhi oleh ada beberapa kebijakan yang belum mampu memberikan penafsiran yang lebih jelas untuk kelanjutan perikanan.

    Nahkoda pertama dipimpin oleh seorang perempuan yang berjiwa besar dengan ketegasannya dan dianugerahkan gelar doktor penghormatan kepada presiden karena memiliki pengalaman yang yang luas dan besar terhadap kelautan perikanan yang memiliki kebijakan “tenggelamkan”. tercatat 558 kapal telah di tenggelamkan Susi Pujiastuti. Dengan cara ini sedikit memberikan perlawanan kepada kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di laut Indonesia meskipun masih banyak kapal-kapal yang belum ditemukan yang melakukan illegal fishing tapi dengan kebijakan ini sedikit memberikan dampak kepada laut Indonesia agar supaya tidak menjadi di milik asing (Wijaya & Marta, 2019).

    Adapun beberapa kebijakan yang lain yaitu pelarangan penggunaan Alat tangkap cantrang yang sedikit memberikan kontroversial kepada para nelayan karena Susi Pudjiastuti menganggap bahwa Selain merusak lingkungan, penggunaan cantrang juga dianggap menjadi penyebab konflik antar-nelayan yang menggunakan dan tidak menggunakan cantrang. Cantrang juga dianggap sebagai salah satu penyebab kegiatan overfishing di Utara Laut Jawa.

    Pada penghujung 2019 Puji Astuti digantikan oleh seorang nahkoda yang yang dianggap memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan untuk membawa kelautan perikanan lebih baik lagi yaitu seorang Edi Prabowo yang berasal dari partai Gerakan Indonesia Raya atau disingkat Gerindra telah memberikan banyak prestasi kepada Indonesia khususnya di bidang olahraga pencak silat dan pernah menjabat sebagai DPR RI 2014-2019 kemudian diberikan amanah oleh Presiden untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Awalnya dianggap mampu memberikan perubahan tapi penulis menganggap tidak sama sekali, dan hanya memberikan tekanan yang besar bagi masyarakat nelayan pada khususnya dengan kebijakannya yang sangat kontroversial yaitu ekspor benih lobster yang Beliau anggap mampu meningkatkan ekonomi masyarakat tapi tidak sama sekali melainkan hanya memberikan keleluasaan kepada investor-investor. Selama menjabat, beberapa kebijakan yang dibuat Edhy Prabowo menuai kontroversi karena bertolak belakang dengan menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti. Tidak jarang dalam beberapa kesempatan dia juga menyinggung kebijakan Susi yang dianggap tidak tepat.

    Adapun kebijakan yang dianggap bertentangan dengan pudji Astuti seperti : keran ekspor Lobster Dibuka, dan pembatasan Penenggelaman kapal, entah apa rencana seorang edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut yang dianggap cukup kontroversial. Tidak lama selang jabatan seorang edhy Prabowo masyarakat digemparkan dengan berita korupsi.Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp52,3 miliar dari Bank BNI 46 cabang Gambir terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    Oleh karena itu sangat wajar, bila masyarakat perikanan di seluruh Indonesia mengharapkan terjadinya perubahan yang signifikan di dunia kelautan dan perikanan. Namun tidak bermaksud merendahkan kemampuan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, penulis masih ragu hal ini dapat dituntaskan, karena permasalahan kelautan dan perikanan sangat kompleks dan klasik, sehingga penulis mengibaratkan permasalahan ini seperti "lagu lama, kopi baru". Artinya, masalah kelautan dan perikanan dari tahun ke tahun adalah sama, tetapi kenapa kompleksitas permasalahan.